Refleksi Satu Tahun Padagimo (Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong) Bangkit - Pemulihan hunian mandiri bermartabat dan lebih aman dari bencana, demikian tajuk yang diambil oleh para pegiat shelter untuk memperingati setahun kiprah mereka dalam menyediakan hunian untuk para warga terdampak di wilayah Padagimo.

Acara yang diadakan di Gedung Pogombo di Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu, 2 Oktober 2019 ini diadakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama lembaga-lembaga non-pemerintah yang telah tergabung dalam sub-klaster shelter sejak masa transisi darurat bencana hingga tahap rehabilitas dan rekonstruksi yang sedang berlangsung saat ini. Perwakilan- perwakilan dari kabupaten-kabupaten juga turut hadir.

Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H Longki Djanggola, M.Si., dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulteng, Drs. Ridwan Mumu, M.Si., mengajak masyarakat hidup bergandengan tangan di atas Sesar Palu-Koro.

Melalui kegiatan Refleksi Satu Tahun Padagimo Bangkit, upaya berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan akan hunian bagi warga terdampak dapat ditingkatkan.

Melalui proses pemenuhan kebutuhan akan hunian yang dalm prosesnya selalu melibatkan masyarakat terdampak, maka akan terjadi transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas. Sehingga, pemulihan hunian secara mandiri, bermartabat, dan lebih aman dari bencana dapat diwujudkan.

Penyaluran bantuan yang masih tertunda menjadi salah satu harapan Gubernur Sulawesi Tengah untuk segera dapat ditangani secara komperehensif dan responsif. Melalui refleksi satu tahun Padagimo bangkit diharapkan pula dapat menjadi sarana menyebarluaskan informasi, menyampaikan ide, dan mendorong lahirnya rekomendasi untuk diterapkan dalam masa pemulihan saat ini.

Arwin Soelaksono, Koordinator Sub-Klaster Shelter Provinsi Sulawesi Tengah ketika ditemui mengatakan bahwa mandat dari sub-klaster shelter ini adalah sebagai penghimpun lembaga- lembaga untuk bekerja sama.

“Yang paling kuat saya rasakan adalah kebersamaannya. Hal ini terbukti dengan disusun secara bersama Surat Keputusan tentang pembangunan hunian sementara yang kemudian diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah,” kata Arwin.

“Kita punya semangat yang sama untuk mendukung masyarakat untuk membangun rumah mereka secara mandiri untuk menghargai martabat manusia. Dan kemudian mengedukasi serta memastikan bahwa mereka membangun rumah dengan aman dengan Tujuh Prinsip Membangun Rumah Aman,” tambah Arwin. Prinsip tersebut akan disebarluaskan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk informasi, agar mereka memiliki pedoman tentang bagaimana membangun rumah yang aman.

Semboyan shelter bukan produk, namun proses diwujudkan dengan menyerahkan kepada masyarakat terkait desain, bahan yang akan digunakan untuk membangun rumah.

“Kita tidak bisa memaksakan sebuah produk, namun kita bangun kapasitas mereka dengan cara, misalnya pelatihan tukang. Kemandirian harus diperkuat dengan kapasitas,” pungkas Arwin. (mdk)