Konsorsium Emergency Response Capacity Building (ERCB) yang sudah bekerja di wilayah PASIGALA sejak Oktober 2018 yang lalu, melanjutkan karya pelayanannya dalam masa Rehabilitasi dan Rekontruksi ini. Seperti yang kita ketahui, wilayah Palu, Sigi, dan Donggala terkena dampak yang cukup parah akibat bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 yang lalu.

Konsorsium ERCB yang bermitrakan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP), Bina Swadaya, Perdhaki, Yayasan Pusaka Indonesia, bersama dengan mitra lokal Karsa Institute dan Yayasan Merah Putih, sejak masa Tanggap Darurat, Pemulihan Awal, hingga Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini berusaha melakukan yang terbaik untuk membantu masyarakat yang terdampak.

"Untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini, rencana kita akan melakukan kegiatan di beberapa wilayah hingga bulan Juli 2020," kata Sutikno Sutantio, Koordinator ERCB pada saat kick-off meeting, 1 Oktober 2019, di kantor bersama ERCB yang berlokasi di jalan Karanja Lemba. "Wilayah kerja ERCB untuk fase ini, di wilayah Sigi, kita akan melakukan kegiatan di Desa Boladangko dan Tangkulowi, dengan kemungkinan penambahan kegiatan

di Desa Namo. Ketiganya di wilayah Kecamatan Kulawi. Di Kota Palu, kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Panau dan Kampung Lere. Sedangkan di wilayah Donggala, kegiatan dilaksanakan di Desa Loli Saluran, Desa Salumbone, dan Desa Limboro," tambah Sutikno.

Di wilayah Kulawi, selain menyelesaikan pembangunan rumah tumbuh, kegiatan yang dilakukan lebih ditekankan lagi pada peningkatan kapasitas masyarakat. "Penanaman padi dengan menggunakan System of Rice Intensification (SRI), penanaman sayur dengan memanfaatkan pekarangan rumah, rehabilitasi kebun cokelat kita laksanakan di wilayah Kulawi,"

kata Ilham Syaiful Huda dari LPTP. "Untuk Kelurahan Panau dan Desa Limboro yang pernah kita bantu dengan perahu, selain

ada penambahan bantuan perahu, kita tingkatkan juga hasil tangkapan dengan pengadaan rompong," kata Ilham.

Dengan adanya rompong atau semacam perangkap ikan yang terapung, para nelayan tidak hanya bergantung pada musim tangkap ikan. "Dan rompong-rompong tersebut tidak hanya membantu kelompok yang kita beri bantuan saja, namun juga para nelayan lainnya di wilayah tersebut," tambah Ilham.

Pemanfaatan rompong, bagaimana mengambil ikan di rompong tersebut diatur berdasarkan kesepakatan bersama para nelayan. "Sedangkan untuk Kampung Lere, kita beri bantuan perahu beserta alat tangkap ikanya," imbuh Ilham.

Tim dari Yayasan Pusaka Indonesia memperkuat kapasitas masyarakat melalui program Sekolah Aman yang rencananya akan dilakukan di 9 sekolah di wilayah Sigi dan Donggala. Franz Albert selaku Koordinator Program menyampaikan bahwa program ini disusun untuk medorong sekolah agar memahami dan dapat melaksanakan 3 (tiga) pilar Sekolah Aman. "Ketiga pilar tersebut adalah Fasilitas Sekolah Aman, Manajemen Bencana di Sekolah, dan Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana," kata Franz.

Beberapa tahapan dilakukan agar program Sekolah Aman ini berjalan dengan baik. Dari sosialisasi program, mengadakan beberapa pelatihan yang mendukung kesiapsiagaan dan pengurangan risiko, hingga simulasi kesiapsiagaan bencana sekolah. Kita berharap tidak hanya kesembilan sekolah tersebut yang terlibat, namun Pemerintah Desa pun mendukung program pengurangan risiko tersebut di desanya dan terlibat dalam tahapan- tahapannya. "Kami juga berupaya agar program Sekolah Aman ini masuk dalam kalender pendidikan tahun 2019-2020 dengan didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kanwil Departemen Agama," tambah Franz.

Pengurangan Risiko Bencana juga dilaksanakan di Desa Salumbone dan Desa Loli Saluran di Kabupaten Donggala yang dilakukan oleh Tim dari Bina Swadaya. "Penguatan akan di lakukan di tingkat desa dengan melibatkan BPBD setempat," kata Ray Mathias dari Bina Swadaya. Selain itu, program peningkatan mata pencaharian juga ditargetkan untuk para masyarakat dengan penyediaan perahu dan penyediaan peralatan bengkel. "Bengkel-bengkel tersebut disasar untuk dapat memperbaiki ataupun merawat motor-motor perahu para masyarakat yang mata pencahariaanya menjadi nelayan," sambung Ray. Untuk semakin memperkuat pengelolaan usaha di tingkat desa, maka akan dilakukan pendampingan bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa, seperti manajemen usaha, pemasaran, berjejaring, dan lain-lain. (mdk)