Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi bekerjasama dengan Emergency Responce Capacity Building (ERCB) dan Partners For Resilience (PFR) menggelar lokakarya untuk membahas draf dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Sigi di Hotel Best Western, Palu, tanggal 23-24 September 2019. Draf dokumen yang dibahas dalam lokakarya tersebut disusun berdasarkan pengalaman penanganan pasca bencana 28 September 2018 yang lalu.

Bupati Sigi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Muh. Basir, SE., MP. mengatakan bahwa dokumen RPKB Kabupaten Sigi sangat diperlukan karena Sigi termasuk wilayah dengan kategori sensitivitas dan kerawanan bencana yang cukup tinggi.

“Kerawanan tersebut, mulai dari rawan bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi dan kebakaran hutan,” kata Basir.

“Kompleksitas dan permasalahan bencana saat terjadi bencana, juga turut menjadi rintangan dalam penanggulangan bencana yang ada di Sigi,” jelas Basir. Kompleksitas yang dimaksud adalah seperti waktu yang singkat, kebutuhan mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi yang disebabkan antara lain akibat banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

“Kompetisi dalam pengerahan sumber daya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah, sehingga penanggulangan darurat bencana yang dilakukan belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana,” tambahnya. Sehingga menurutnya, seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah atau upaya penting yang terlewatkan atau bahkan ada yang tidak tertangani.

Dalam dokumen RPKB yang sedang disusun, Basir berharap terdapat mekanisme yang jelas tentang penggunaan dana, terutama tanggung jawab dan pengelolaan keuangan dalam penanganan bencana.

Apresiasi atas dukungan yang dilakukan oleh ERCB melalui program Partners for Resilience kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi disampaikan Basir di akhir sambutannya.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Dian Andry Puspitasari dan Dedi Setiadi dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Perwakilan dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Perguruan Tinggi, dunia usaha, TNI, POLRI, Lembaga Non Pemerintah, media, dan tokoh masyarakat.

Dalam diskusi yang terjadi pada lokokarya tersebut, banyak pengalaman yang terjadi pada saat penanganan bencana 28 September 2018 yang disampaikan. Diharapkan pengalaman- pengalaman tersebut dapat menjadi masukan dokumen RPKB agar penanganan bencana kedepannya akan berjalan dengan lebih baik dan terkoordinasi dengan lebih baik pula. Salah satunya adalah langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi untuk menghentikan segala bentuk kegiatan ataupun operasional untuk kemudian segala sumber dayanya difokuskan untuk penanganan bencana.

Ketersediaan logistik dan peralatan bagi para perespon bencana juga menjadi catatan dalam salah satu diskusi. Hal ini juga berdasarkan pengalaman dimana akibat kurangnya atau pun ketidaktahuan untuk mendapatkan, maka proses penanganan darurat bencana tahun lalu menjadi sedikit terkendala. (mdk)